Warga Desa Olak dan Padang Kelapa Keluhkan KEADILAN BAGI WARGA MISKIN ATAU TIDAK MAMPU Tidak Dapat Bansos, LCKI Desak Pendataan Transparan
BATANG HARI — Digdayapos.web.id Tgl 29/11/25 Keluhan warga mengenai tidak meratanya penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali mencuat di beberapa desa, termasuk Desa Olak dan Desa Padang Kelapa, Kecamatan Muara Sebo Ulu.
Keluhan Warga Desa Olak!!! Janda Tidak Terdata, Anak Putus Sekolah
Seorang warga Desa Olak, berinisial SL menyampaikan keluhannya kepada Ketua LCKI Batang Hari, Yernawita JP, S.H. Ia mengaku heran karena tidak mendapatkan bansos meski berstatus janda dan kondisi ekonominya sangat terbatas.
Ia bahkan menyebut anaknya sampai putus sekolah karena tidak ada biaya.
Salah satu warga Olak inisial SL yang merasa tidak diperhatikan juga sudah mencoba menghubungi Kepala Desa. Untuk mempertanyakan naseb mereka kenapa tidak dapat bansos.
Tanggapan Kepala Desa Olak, Muzakir!!!
Kepala Desa Olak, Muzakir, menegaskan bahwa desa tidak memiliki kewenangan penuh menentukan siapa penerima bantuan. Proses tersebut ditentukan oleh pusat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Itulah repot nyo di Pusdatin DTKS nyo. Kito desa cuma nerimo bae, dak punyo kebijakan untuk nentukan nyo siapa yang dapat bansos.”
Muzakir menjelaskan bahwa desa hanya sebatas mengusulkan, sementara penetapan akhir penerima bantuan berada di pusat sehingga tidak semua usulan bisa disetujui.
Kasus Serupa di Desa Padang Kelapa!!!
Di Desa Padang Kelapa, Kecamatan Muara Sebo Ulu, laporan serupa juga diterima LCKI. Ada beberapa janda dan lansia yang seharusnya layak menerima BLT justru tidak pernah mendapatkan bantuan dan tidak ada bantuan lain yang serupa keluhannya. Sementara itu, warga yang punya kebun berhektar hektar dan masih mampu justru masuk dalam daftar penerima BLT. Sampai berita ini di tayangkan kami tim media sudah melakukan panggilan telepon ke pada kades padang kelapa tapi belum ada tanggapan.
Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan menuntut adanya perbaikan data.
Ketua LCKI Batang Hari, Yernawita JP, S.H, menegaskan bahwa pendataan bansos harus dilakukan dengan benar dan tidak hanya mengandalkan laporan di atas meja.
“Kami meminta pihak desa dan Dinas Sosial turun langsung memverifikasi. Jangan hanya menerima laporan dari DTKS tanpa pengecekan lapangan. Banyak janda dan lansia yang seharusnya dapat BLT justru tidak masuk data. Ini harus diperbaiki.”
LCKI Batang Hari akan menindaklanjuti laporan-laporan ini dan memastikan proses pendataan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.Dan bila perlu akan membawa masalah ini mengahadap dan melaporkan keluhan masyarakat ini ke bapak presiden prabowo , karena banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan malah tidak dapat.
Alasan data turun dari pusat atau bukan dari kepala desa,itu menurut hemat saya kurang bijak, kerena kepala desa lah yang tau siapa siapa warga nya yang kaya atau yang mampu ataupun yang layak dapat bantuan. Bukan sebaliknya tuntasnya.(Juan)
